Aksi Buruh 1 Mei 2025: Penuhi Jalan Depan Gedung DPR, Serukan Keadilan dan Perlindungan Pekerja

Sejumlah buruh dari berbagai elemen mengadakan aksi unjuk rasa di Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025. Sumber: CNN

JAKARTA — Ribuan buruh dari berbagai sektor di Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 1 Mei 2025. Mereka menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja, termasuk pencabutan Omnibus Law dan perlindungan terhadap hak-hak buruh yang semakin terpinggirkan.

Aksi yang digelar pada peringatan Hari Buruh Internasional ini berlangsung sejak pagi hari dan menarik perhatian banyak pihak. Para buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja bergerak dengan tuntutan utama agar pemerintah meninjau kembali kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, terutama dalam hal upah dan jaminan sosial. Tuntutan lain yang disuarakan adalah penghapusan kebijakan Omnibus Law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan hak-hak pekerja.

Selain itu, mereka juga menyerukan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja informal, serta menuntut agar perusahaan lebih memperhatikan keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Di tengah aksi, para buruh membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka dan meneriakkan yel-yel yang menuntut perubahan.

Aksi demo ini berlangsung di depan Gedung DPR RI, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Lokasi ini dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuasaan politik di Indonesia, yang diharapkan dapat mendengarkan suara buruh yang selama ini merasa tidak didengar. Jalan-jalan sekitar Gedung DPR pun sempat ditutup untuk sementara waktu, menyebabkan kemacetan di sejumlah titik utama ibu kota.

Aksi ini dilakukan pada tanggal 1 Mei 2025, yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional. Setiap tahunnya, tanggal tersebut menjadi momen bagi buruh di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Aksi ini dimulai sejak pagi hari dan berlanjut hingga sore.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan pekerja. Buruh menilai, kebijakan Omnibus Law yang disahkan pada tahun 2020 menurunkan standar upah minimum dan melonggarkan aturan mengenai kontrak kerja, yang berisiko mengurangi hak-hak pekerja. Selain itu, mereka juga menuntut agar perlindungan sosial bagi pekerja lebih diperhatikan, terutama di sektor informal yang jumlahnya terus meningkat.

"Masyarakat pekerja di Indonesia semakin lama semakin terhimpit. Kami membutuhkan perlindungan, bukan hanya dari sisi upah, tetapi juga dari jaminan sosial dan keselamatan kerja," ujar Rudi Hartono, perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dalam orasinya di lokasi aksi.

Aksi ini dihadiri oleh berbagai elemen serikat buruh, termasuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan beberapa organisasi buruh lainnya. Selain itu, aksi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menginginkan perbaikan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Aksi ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian yang menurunkan ribuan personel untuk mengawal jalannya demonstrasi. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan, namun hingga akhir, aksi berlangsung relatif damai. Beberapa jalan di sekitar Gedung DPR sempat ditutup untuk sementara waktu, menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut terganggu.

Aksi ini juga diwarnai dengan berbagai kegiatan kreatif, seperti pembacaan puisi dan penyampaian orasi-orasi yang mengandung kritik terhadap kebijakan pemerintah. Massa buruh mengingatkan pemerintah agar mendengarkan aspirasi mereka dan segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia.